APBN ...

Dampak krisis keuangan global diprediksi masih akan terasa hingga 2010. Oleh karena itu, diperlukan kesinambungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 dengan Rancangan APBN 2010 sehingga perekonomian nasional tetap positif. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/4). Sidang kabinet ini membahas rencana kerja pemerintah 2010 sebagai landasan penyusunan RAPBN 2010.

Mari kita berpikir RKP (rencana kerja dan program) APBN 2009 dan RKP APBN 2010 dalam satu kesatuan, keutuhan. Karena dalam dua tahun ini pada prinsipnya kebijakan kita adalah economic recovery (pemulihan ekonomi). Jangan dilihat 2009 sendiri dan 2010 sendiri," kata Presiden saat memberikan pengarahan kepada para menteri yang hadir. Kepala negara menambahkan, beberapa hal yang harus diingat, selain keduanya harus saling berkaitan, juga harus dipahami situasi yang tengah dihadapi. Dalam hal ini, pilar APBN yang disusun harus berdasar pada stimulus pertumbuhan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Disebut-sebut kemarin defisit APBN 2010 mencapai 1 hingga 1,3 persen. Silakan lanjutkan, karena tanpa growth stimulation (stimulus pertumbuhan) tidak akan bergerak kembali. Namun juga harus diperhatikan keberlanjutan fiskal jangka sedang dan ketersediaan sumber pendanaan untuk menutupi defisit. Jangan sampai di luar kendali. Sementara itu, dalam keterangan pers usai sidang kabinet paripurna, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, postur RAPBN 2010 akan terdiri dari perkiraan penerimaan sebesar Rp 871,9 triliun dan total belanja sebesar Rp 949,1 triliun.
Maka defisit diperkirakan mencapai Rp 77,1 triliun atau 1,3 prsen dari GDP (produk domestik bruto). Ini sudah mengamodasi belanja untuk stimulus ekonomi, termasuk penurunan tarif pajak badan yang akan terjadi pada 2010.

Menurutnya, pada 2010 pemerintah masih menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendorong masyarakat dan dunia usaha menghadapi kondisi krisis keuangan global. Ini dilakukan dengan berbagai kebijakan, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah tetap mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan anggaran 20 persen dari APBN bagi pendidikan. Serta melanjutkan program tunjangan bagi guru dan dosen sesuai Undang-Undang Pendidikan.

Sri Mulyani menyatakan, pada 2010 juga akan dijaga belanja modal dengan belanja yang sifat non-produktif seperti belanja rutin. Kita akan dorong semaksimal mungkin belanja modal dengan tujuan stimulasi ekonomi. Stimulus ekonomi, meski 2010 tidak dianggarkan terpisah, namun terus dievaluasi efektivitasnya. Dia menambahkan, pemerintah akan memformulasikan berbagai kebijakan fiskal dan dikombinasikan dengan kebijakan nonfiskal seperti perdagangan, industri, dan moneter, sehingga bisa sinkron dan mendorong ekonomi dalam negeri ke arah yang positif. Berikut ini adalah Data - data APBN dan RAPBN, meliputi :

A.  Penerimaan

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya penerimaan non pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam,  dan laba BUMN.

B.  Pengeluaran

Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapa dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui empat

tahap, yaitu:

1.   Kewenangan Anggaran

2.   Pelimpahan Kewenangan Anggaran

3.   Kewajiban

4.   Realisasi Pengeluaran (outlays)

C.  Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat tiga jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

D.  Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.

F. Defisit dan Surplus

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

G. Keseimbangan

Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi

total pengeluaran termasuk pembayaran bunga.

H. Pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang.

Sumber:

Suara Karya, InfoBankNews.com.

http://winarti135.blogspot.com/2011/03/data-apbn-dan-rapbn.html