Rabu, 07 November 2012

TATA CARA / ETIKA PENULISAN BLOG


Ada beberapa inti dalam etika menulis blog yang baik diantaranya :

·         Judul yang menarik, pemilihan judul adalah hal utama yang harus dipikirkan, karena judul yang menarik dapat membuat si pembaca penasaran dengan isi dari tulisan diblog tersebut. Judul juga harus sesuai dengan isi dari tulisan, jangan hanya karena ingin membuat judul yang menarik tapi tidak sesuai dengan isinya.

·         Jangan menggunakan huruf besar dan berwarna, degan menggunakan huruf besar sepertinya anda sedang emosi dan huruf berwarna membuat orang pusing karena itu lebih baik gunakan huruf dan ajaan yang biasa saja. Akan lebih nyaman untuk dibaca dan dimengerti.

·         Jangan lupa tanda baca seperti titik,koma,tanda tanya dll. Karena ini sangat mempunyai pengaruh yang besar untuk pembaca, salah tanda baca dapat diartikan lain oleh si pembaca, maka tanda baca sangatlah penting.

·         Bahasa yang mudah dimengerti, jangan memakai istilah yang jarang orang pakai atau beri penjelasannya pada pertama kali kata itu dipakai. Sehingga orang yang membaca blog anda akan mengerti tentang apa yang diasampaikan sipenulis. Karena orang tidak akan mengerti jika kita memakai bahasa “high class” yang hanya para ahli atau orang tertentu yang berkecimpung didunia tersebut yang dapat mengerti bahasa tersebut.

·         Jangan bertele-tele, dalam menyampaikan maksud dari isi jangan terlalu berputar-putar karena membuat orang binggung dan tidak mengerti inti dari penulisan tersebut, setelah awal paragraph dibuat bolehlah sedikit bertele-tele tapi sedikit saja. Jangan terlalu banyak dan kalau bisa  masih ada nyambungnya dengan kalimat inti.

·         Pilih bahasa yang pantas dan sopan, kalau kita memakai bahasa yang kurang baik dan tidak sopan akan membuat pembaca bertanya “nie blog siapa yang buat? Gak belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar apa disekolah?”.Karena itu jangan memakai bahasa yang aneh atau bahasa gaul. Orang yang tidak mengerti akan memiliki pendapat lain.

·         Jangan sampai salah ketik, kalau sampai salah ketik bisa berdampak bahaya, tidak setiap orang mempunyai pendapat yang sama bisa jadi karena salah ketik menyebabkan arti yang berbeda. Jadi sebelum dikirim lebih baik periksa kembali, apakah ejaan, tulisan itu sudah layak untuk dipublikasikan.

·         Tambahkan humor dalam penulisan, ada sedikit humor lebih baik. Orang tidak terlalu tegang dan merasa lebih rileks jika kita menulis sesuatu didalamnya ada sedikit humor, cukup sekali atau dua saja sudah cukup, karena terlalu banyak pun membuat orang tidak tertarik lagi.
·         Jangan sering copy-paste dalam menulis blog jangan sering melakukan itu, membuat kretifitas kita tidak berkembang, boleh juga hal itu dilakukan tapi dengan cara tetap mencantumkan link- nya dariman kita mendapatkan informasi tersebut.

·         Pemilihan gambar, jika didalam penulisan anda ingin ditampilkan gambarnya, sebaiknya jangan yang gambar yang besar itu membuat orang yang akan membuka blog anda menunggu terlalu lama, jadi jangan sampai karena gambar tersebut orang tidak jadi membuka blog anda.


Intinya, dalam membuat penulisan didalam blog atau internet kita harus memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya anda berpikir itu tidak penting, tapi dalam membuat blog kita harus memperhatikan kembali apa yang akan kita publikasikan ke dunia luar.Harus mempunyai etika bersopan santun didalam dunia blog, orang yang mempunyai etika didalam menulis mempunyai kertas putih dihatinya. Karena ketika menulis itu adalah ungkapan isi hati, yang mencerminkan kehidupan seharinya.

Pada era reformasi ini, banyak cara yang dapat digunakan dalam mengeluarkan pendapat, salah satunya dengan menulis. Saat ini yang banyak digunakan yaitu menulis melalui internet. Tetapi banyak aspek yang belum diketahu sesorang, terutama mengenai etika dalam menulis melalui internet. Etika menulis di internet merupakan pendapat masing-masing orang mengenai tata cara atau sopan santun menulis di dalam dunia maya. Dunia maya memiliki aturan-aturan dan sopan santun yang harus dipahami setiap orang. Banyak yang kita jumpai seseorang yang menulis tanpa menggunakan aturan atau sopan santun yang semestinya, mengirimkan dengan menggunakan email, mempublikasikan dokumen elektronik seperti gambar, video dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain tanpa memperhatikan kode etik yang semestinya.

Hal-hal yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut:
1. Mengirim dan mendisribusi dokumen yang bersifat pornografi, menghina, mencemarkan nama baik

2. Melakukan pembobolan secara sengaja ke sistem komputer.
3. Melakukan penyadapan informasi.
4. Melakukan penggandaan tanpa ijin.
5. Memanipulasi, mengubah, menghilangakan informasi.

Yang harus kita lakukan ketika menulis di blog adalah meningkatkan kewaspadaan. Kita harus memikirkan apa yang akan kita tulis akan mempunyai dampak yang bersifat positif ataupun negatif. Apa yang kita tulis harus memiliki tujuan yang jelas agar tidak menimbulkan akibat yang negatif bagi kita sendiri maupun orang lain.

Pada era reformasi yang telah memberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat ini, kita pun harus menyadari pendapat, kata-kata ataupun tulisan apa yang kita publikasikan melalui internet, karena semuanya memiliki batasan dan dampak yang berbeda-beda. Kebebasan yang kita anut adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

Jadi, apa pun yang kita tulis akan mendapatkan respon yang setimpal. Selama pendapat ataupun tulisan tersebut tidak merugikan orang lain, tetapi bermanfaat, kita tidak perlu takut untuk menulis.

Tidak ada aturan yang baku untuk mensikapi informasi dalam menulis di internet. Namun, kita sebagai manusia seharusnya menyadari bahwa perilaku kode etik sangat diperlukan untuk menghormati satu sama lain di dalam komunitas dunia maya, khususnya dalam menulis.

Tulisan etika menulis blog ini pendapat pribadi. Menulis blog memang tidak ada panduan tertulis seperti menulis artikel di majalah ilmiah. Etika menulis di bog lebih sebagai aturan tidak tertulis.
Beberapa point yang perlu diperhatikan saat menulis di blog menurut pendapat saya adalah sebagai berikut:


1.      Isi tulisan tidak mengandung unsur SARA

Masalah SARA sangat rentang menimbulkan pertentangan yang akan berakibat buruk apalagi ditulis dalam media online yang bersifat mudah menyebar. Pemahaman orang tentang hal ini tentu saja berbeda-beda berdasarkan latar belakan orang yang membacanya. Keanekaragaman pemikiran tersebut akan menyulut masalah SARA yang ditulis dalam suatu blog menjadi masalah yang serius dan susah terkendalikan.


2.      Tidak berbau pornografi

Suatu hal yang perlu diingat sebagai penulis blog disini bahwa blog dapat diakses oleh siapapun tidak terkecuali oleh anak dibawah umur. Memang penyedia layanan hosting blog seperti wordpress pun telah merilis aturan di term servicenya telah melarang adanya unsur pornografi dan akan memberi sanksi pada penulis ayng melanggar. Akan tetapi unsur pornografi yang diselipkan dalam kata-kata berbahasa indonesia akan sulit untuk terlacat.


3.      Tidak melanggar hak cipta

Hal ini perlu digaris-bawahi karena banyak blog yang menyertakan link ke suatu file berupa lagu, buku elektronik, software, film atau karya lain yang sebenarnya terlindungi oleh hak cipta. Memang ada banyak perdebatan tentang hak cipta. Akan tetapi sebagai penulis yang baik kita berusaha untuk tidak melanggar hak cipta.


4.      Pencantuman sumber tulisan

Dalam menulis, kita seharusnya menghargai penulis lainya apabila kita menulis berdasarkan referensi yang ada pada artikel penulis lain. Mencopy-paste adalah suatu hal yang sangat dilarang pada tulisan ilmiah, tetapi di blog menurut pendapat saya masih bisa ditoleransi asal mencantumkan sumbernya dan membuat link ke sumber tersebut. Jika kita ingin belajar menulis maka hindarilah copy paste. Dengan membaca dari berbagai sumber dan ditambah dengan pengetahuan yang kita miliki, kita dapat menulis tanpa harus mencopy paste artikel dari orang lain. Sekali lagi kita bisa meneruskan tulisan orang lain yang kita anggap bermanfaat dan menyebutkan bahwa tulisan tersebut berasal dari sang penulis aslinya.


5.      Penggunaan Inisial

Pada saat membahas suatu kasus yang belum jelas, sebaiknya menggunakan inisial. Asas praduga tidak bersalah sebaiknya kita terapkan. Intinya dalam menulis adalah tujuan yang akan kita capai. Kiat bisa menyamarkan suatu kasus dalam bentuk cerita fiksi dengan penokohan yang berbeda untuk menyampaikan pesan dan hikmah yang dapat diambil dari suatu kasus.


6.      Kata kunci yang tepat

Terkadang untuk kepentingan meningkatkan traffik blog, orang membuat kata kunci yang tidak sesuai dengan isi artikelnya. Hal ini akan menyesatkan pencari artikel. Mungkin masih bisa ditoleransi kalo isinya berguna bagi pencari artikel yang tersasar atau pencari produk yang tersasar tersebut. Sekali lagi ini hanya etika saja jika kita tidak ingin mempersulit orang lain. Memang sangat banyak informasi yang tidak relevan dengan yang kita cari di internet tapi setidaknya dengan menggunakan kata kunci yang tepat kita sedikit mengurangi masalah tersebut. Kontribusinya memang tidak significant tapi kalo semua penulis menggunakan keyword yang tepat akan memudahkan pembaca.

Selasa, 24 April 2012

Bagaimana cara mendirikan dan membubarkan suatu PT

Cara mendirikan dan membubarkan suatu PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Syarat Pendirian PT

Syarat umum pendirian Perseroan Terbatas (PT)
  • Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
  • Fotokopi KK penanggung jawab / Direktur
  • Nomor NPWP Penanggung jawab
  • Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lbr berwarna)
  • Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
  • Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
  • Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
  • Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta
  • Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.
  • Siap disurvei
Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:
  • Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))
  • Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
  • Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)
  • Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)
  • Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33)
  • Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 & ps. 108 ayat 3)
  • Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Mekanisme Pendirian PT

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  • Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
  • Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
  • Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)
Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.
Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.
Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Pembagian Perseroan Terbatas

  • PT Terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.
  • PT Tertutup

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.
  • PT Kosong

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya.

Pembagian Wewenang Dalam PT

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya ( profesional ). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.
Dalam PT, para pemegang saham, melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar ( diatas 50 % ) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.
Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.
Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.
Isi RUPS :
  • Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
  • Memberhentikan direksi atau komisaris
  • Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
  • Mengumumkan pembagian laba ( dividen )

 

Keuntungan Membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:
  1. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
  2. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feudal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat Statute of Mortmain.
  3. Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

 

Kelemahan Perusahaan Perseroan Terbatas

  1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

 

Hal-hal hasil RUPS yang harus mendapatkan pengesahan dan yang hanya cukup didaftarkan

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 hal-hal dari hasil RUPS yang perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham adalah :
  1. Perubahan atas nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroaan;
  2. Perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroaan;
  3. Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroaan;
  4. Perubahan besarnya modal dasar;
  5. Perubahan pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
  6. Perubahan Perseroaan dari status tertutup menjadi terbuka atau bisa juga sebaliknya
Sementara itu hasil RUPS yang cukup didaftarkan saja adalah:
  1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi
  2. Penambahan modal ditempatkan atau disetor


Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas 

Contoh-contoh Surat Perjanjian

1. Surat Perjanjian Nikah


Surat Perjanjian Nikah

Pada hari ini..........., tanggal........, bulan........, tahun......., di kota........................telah dibuat perjanjian perkawinan dari dan antara
Nama                    :
Pekerjaan              :
Alamat                  :
No. KTP                 :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA
Nama                    :
Pekerjaan              :
Alamat                  :
No. KTP                 :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak, berdasarkan itikad baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini.
Pasal 1
 Prinsip dasar 
                                                                        
Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum.
Pasal 2
Asas 
                                                                                                                                                    
Perjanjian berdasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pasal 3
Perkawinan monogami 
                                                                                                                                                       
Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami.
Pasal 4
Keadaan khusus 
                                                                                                                                                          
1.       Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan  
      prinsip monogami.
2.       Keadaan khusus tersebut adalah
a.       Dalam jangka waktu 15 tahun setelah perkawinan disahkan  oleh   pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan dan;
b.      Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengankatan anak(adopsi)
3.       Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perjanjian ini adalah...............
Pasal 5
Pengabaian 

Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pasal 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan di sertai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 6
Harta kekayaan dan Pengelolaan Kekayaan
                                                                                                                                                  
1.       Harta kekayaan dari PIHAK PERTAMA saat ini meliputi.................(sebutkan satu persatu)
2.       Pengelolaan harta kekayaan PIHAK PERTAMA merupakan hak dari PIHAK PERTAMA.
3.       PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut  terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1
4.       Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan pada pihak ketiga.

Pasal 7
1.       Harta kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama.
2.       Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan bersama-sama.
3.       Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan meminjamkan harta bersama kepada pihak ketiga.

Pasal  8
Perlindungan Anak Dan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga
1.       Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2.       Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang-orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak.

Pasal 9
Perhatian Pada Anak
1.       Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.
2.       Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu  yang seimbang terhadap anak
3.       Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 10
Perubahan perjanjian
1.       Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2.       Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum.
3.       Perubahan perjanjian tersebut  bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini.
4.       Perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan.

Pasal 11
Perselisihan
                                                                       
1.       Apabila  terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai
2.       Apabila  penyelesaian sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1)tersebut gagal,  maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator.
3.       Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu atau sebanyak-banyaknya lima.
4.       Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini
5.       Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan
Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak  tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian perselisihan.


PIHAK PERTAMA                    PIHAK KEDUA

Materai Rp. 6000


(........................)                        (........................)




 2. Surat Perjanjian Kontrak Ruang untuk Usaha


Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha

Yang bertanda tangan dibawah ini:
1.       Nama                  :
Alamat                 :
Pekerjaan           :
No. KTP               :
Kemudian disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2.       Nama                  :
Alamat                 :
Pekerjaan           :
No. KTP              :
Kemudian disebut sebagai PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak, yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA  telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut di bawah ini:
                                                               
Pasal 1
PIHAK PERTAMA mengontrakkan pada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai tempat usaha, sebidang ruangan dengan ukuran.......m2 di......
                                                               
Pasal 2
Kontrak ini akan dimulai pada (tanggal, bulan, tahun) untuk jangka waktu per 1 (satu) tahun kontrak sehingga berakhir pada..............
                                                               
Pasal 3
Besarnya uang kontrak untuk pertahun Rp. ...........-(terbilang rupiah) untuk jangka waktu 2(dua) tahun kontrak dengan perjanjian harga tidak berubah/tetap dan pembayaran dilakukan 1 bulan sebelum masa sewa kontrak selesai jika hendak/maupun meneruskan sewa kontrak.
                                                               
Pasal 4
PIHAK KEDUA wajib  dan harus memelihara semua dan segala sesuatu yang dikontraknya, mengurus sebaik-baiknya dan mempergunakan menurut tujuannya. Bahwa semua reparasi(perbaikan kerusakan) dipikul dan dibayar PIHAK KEDUA, demikian pula kerusakan yang mengakibatkan tidak layak pakai akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA
Pasal 5
PIHAK KEDUA wajib dan harus membayar segala biaya pemakaian rutin, seperti biaya langganan listrik, telepon, dan pajak ijin usaha ataupun pajak-pajak yang bersangkutan dengan usahanya.
                                                               
Pasal 6
PIHAK KEDUA diperkenankan merubah struktur dan konstruksi bangunan tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
Pasal 7
PIHAK KEDUA sanggup, diwajibkan untuk menyerahkan apa yang disewa kepada PIHAK PERTAMA, saat berakhirnya masa kontrak dalam keadaan terpelihara sebagaimana semula dan kosong dari segenap penghuni. Dan keterlambatan pengosongan akan dihitung Rp. ..............,-(terbilang rupiah) perhari.
                                                                               
Pasal 8
Selama berlangsungnya masa kontrak, PIHAK KEDUA wajib menjaga ketertiban kampung(lingkungan) dan memelihara kerukunan dengan masyarakat sekitar dan segala perbuatan yang melanggar undang-undang dan kesusilaan.
                                                                               
Pasal 9
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui bahwa kontrak ini dapat diakhiri sepihak. Dan PIHAK KEDUA tidak berhak menyewakan kembali tempat usaha tersebut kepada PIHAK KETIGA atau siapapun dengan alasan apapun.
                                                                                
Pasal 10
Apabila pada masa berakhirnya kontrak ini, PIHAK PERTAMA bermaksud mengakhiri kontrak, maka 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak, memberitahukan pada PIHAK KEDUA.
                                                                                
 Pasal 11
Apabila pada masa belum berakhirnya kontrak ini ada pihak ketiga bermaksud membeli rumah, maka pihak ketiga wajib membeli aset usaha  pihak pertama.
                                                                               
Pasal 12
PIHAK PERTAMA diharuskan memberikan informasi apabila ada pihak ketiga yang akan membeli rumah PIHAK KEDUA.
                                                                                
Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam surat perjanjian kontrak ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan perjanjian kontrak.
                                                                               
Pasal 14
Di dalam semua serta segala sesuatu yang bertalian dengan perjanjian kontrak ini dan segala akibatnya, maka para pihak telah memilih domisili hukum setempat.
Demikian surat perjanjian kontrak ini dibuat 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA masing-masing memegang 1 (satu) surat kontrak, dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.
Dibuat di:.........
Pada tanggal:...........
PIHAK PERTAMA                               PIHAK KEDUA
Materai Rp. 6000
         

                                               (...........................)                             (...........................)



3.  Surat Perjanjian Kontrak Kerja


Surat Perjanjian Kontrak Kerja

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                                    :
Alamat                                  :
Jabatan                                 :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan                           :
Yang berkedudukan di            :
Jenis usaha                          :
Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau pengusaha
Nama                                   :
Jenis kelamin                        :
Tempat dan tgl lahir              :
Umur                                   :
Agama                                 :
Pendidikan terakhir                :
Alamat                                :
No. KTP                               :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau karyawan
Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
                                                               
PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan/pekerja perusahaan...................,yang terletak di................, dalam bidang tugas ................,dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bersedia menjadi karyawan PIHAK PERTAMA dalam bidang tugas..............
                                                             
Pasal 2
Masa percobaan ditetapkan selama 3 bulan dihitung sejak tanggal masuk diterima bekerja(perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh diisyaratkan dalam masa percobaan), yakni sejak tanggal(tanggal, bulan, tahun). Upah diberikan secara(bulanan, harian, mingguan), besarnya upah pokok Rp. ...........- (terbilang rupiah) dengan waktu kerja sehari.......jam, atau.......jam seminggu.
                                                               
Pasal 3
Tunjangan-tunjangan diluar upah adalah
·         Tunjangan makan         Rp. ...............
·         Tunjangan transport     Rp. ...............
·         Bonus                             Rp. ...............
Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia mentaati isi peraturan perusahaan, dan PIHAK KEDUA akan patuh pada tata tertib perusahaan.
                                                               
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, berlaku ketentuan isi KKB dan atau peraturan perusahaan(jika perusahaan belum memiliki KKB atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja ini dibuat lebih rinci lagi dengan mengacu pada pedoman pembuatan peraturan perusahaan)
                                                                
Pasal 6
Segala perseisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.............
Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya diatas kertas bermaterai yang berlaku.
Dibuat di,...........
Tanggal...........
                  PIHAK PERTAMA                                 PIHAK KEDUA
                  Materai Rp. 6000
          

 
       (..........................)                                    (..........................)



Sumber:
http://nd4r-manna.blogspot.com/2012/04/contoh-contoh-surat-perjanjian.html