STRUKTUR PRODUKSI

3. KEMISKINAN

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Laporan dari bank dunia menunjukkan bahwa pada tahun 1998 terdapat 1,2miliar orang miskin dari sekitar 5 miliar lebih jumlah penduduk di dunia.sebagian besar dari jumlah tersebut terdapat di asia selatan (43,5%) yang terkonsentrasi di india,bangladesh,Nepal,Sri lanka,dan Pakistan . Afrika sub sahara merupakan wilayah kedua di dunia yang padat orang miskin (24,3%).

Kemiskinan di wilayah ini disebabkan oleh iklim dan kondisi tanah yang tidak mendukung kegaiatan pertanian (kekeringan dan gersang) , pertikaian yang tidak henti-hentinya antar suku, menejemen ekonomi makro yang buruk, dan pemerintahan yang bobrok, wilayah ketiga yang terdapatbanyak orang miskin adalah asia tenggara dan pasifik (23,2%). Kemiskinan di asia tenggara terutama terdapat di cina,laos, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan kamboja. Sisanya terdapat di amerika latin dan Negara-negara karibia (6,5%) eropa dan asia tengah (2,0%), serta timur tengah dan afrika utara (0,5%).

Di Indonesia,kemiskinan merupakan salah satu masalah besar . terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin di tanah air berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi , berdasarkan fakta ini, selalu muncul pertanyaan pakah memang laju pertumbuhan yang tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan? Atau apakah memang terdaapat suatu korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan dan persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan?

Kalau dilihat dari asia dalam studi Dealolikar dkk.(2002) , kelihatannya memang ada perbedaan dalam persentaseperubahan kemiskinan antara kelompok Negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kelompok Negara dengan pertumbuhan yang rendah . ada sejumlah Negara, termasuk Indonesia, yang jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah walaupun ekonomi nya tumbuh positif.

Karena kemiskinan adalah salah satu masalah serius di Indonesia maka tidak mengherankan kalau banyak studi telah di lakukan mengenai hal ini di Indonesia.sayangnya, pendekatan yang digunakan berbeda-beda, dan batas kemiskinan yang dipakai juga beragam antara studi tersebut, sehingga hasil atau gambaran mengenai kemiskinan di dalam negeri juga berbeda. Salah satu masalah yang sering di hadapi peneliti dalam menentukan kemiskinan absolut diindonesia dalam membandingkan tingkat kemiskinan antar provinsi atau daerah. Menurut Bidani dan Ravallion(1993) dan Sondakh (1995), kesuliatan tersebut bersumber pada variasi komposisi bahan kebutuhan pokok serta harga kebutuhan pokok yang berbeda-beda antar provinsi, selain harga relatif, juga perbedaan dalam selera, tingkat, serta jenis kegiatan ekonomi, barang-barang yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan masih banyak lagi. Variable-variabel lain menyebabkan relasi antara jumlah serta komposisi makanan dan jumlah pengeluaran konsumsi berbeda antar daerah atau provinsi.

Sedangkan Pradhan dkk,(2000) meneliti sector ekonomi yang paling besar sumbangan nya terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia pada periode krisis dengan membandingkan perubahan kemiskinan di Indonesia antara tahun 1996 dengan 1999 menurut sektor, hasilnya yang menunjukan bahwa selama periode tersebut semua sektor mengalami suatu kenaikan dalam kemiskinan . ini menyatakan secara tidak langsung bahwa tidak ada satu pun sektor yang luput dari dampak negatif dari krisis ekonomi.satu hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa ternyata pertanian adalah sektor dengan tingkat kemiskinan terbesar dan juga dengan kontribusi terbesar terhadap peningkatan kemiskinan di tanah air.ini merefleksikan dua hal.pertama, secara relatif, masyarakat pertanian memang selalu paling miskin di bandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya.oleh karena itu, walaupun pertanian tidak terlalu terkena krisis, kemiskinan di sektor ini selalu yang paling besar dari semua sektor.kedua , pertanian tetap merupakan sektor terbesar dalam bentuk penyerapan kesempatan kerja. Bahkan selama krisis ekonomi, banyak L yang di PHK kan di sektor-sektor modern seperti industry pengolahan perbankan, bangunan dan jasa kembali ke desa dan bekerja di sektor pertanian.

KESIMPULAN

Kesimpulannya jadi bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia memerangi kemiskinan dan distribusi pendapatan? Perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hubungan alamiah antara pertumbuhan ekonomi,kebijakan, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan.

Untuk mendukung startegi tersebut yang tepat dalam memerangi kemiskinan di perlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantara nya dapat di bagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah , dan jangka panjang. Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sector pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak, hingga saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih pedesaan dan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dan kerja di pedesaan. Demikian juga, sebagian besar penduduk bekerja atau mempunyai sumber pendapatan di pertanian dan usaha kecil sector-sektor lain.dipihak lain terutama pada awal nya, sumber utama kemiskinan berasal dari pedesaan . seperti yang di jelaskan di dalam teori A.Lewis, pada awalnya penduduk di pedesaan lebih padat dari pada perkotaan. Akibat ketimpangan ini, terjadi lah migrasi dan urbanisasi yang sebenarnya adalah perpindahan sebagian dari kemiskinan di pedesaan ke perkotaan. Pembangunan pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan dapat di dorong lewat, missal nya pemberian kredit mikro dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mempermudah proses produksi, penyediaan bahan baku dan input-input produksi lainnya dan pemasaran .sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang penting adalah :

1.    Pembangunan/ penguatan sektor swasta

Peranan aktif sector ini sebagai motor utama penggerak ekonomi / sumber pertumbuhan dan penentu daya saing perekonomian nasional harus ditingkatkan.

2.    Kerja sama regional

Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

3.    Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

Perbaikan manajemen pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan public termasuk juga sistem administrasi nya sangat membantu usaha untuk meningkatkan efektifitas biaya daripengeluaran pemerintah untuk membiayai penyediaan, pembangunan, penyempurnaan fasilitas-fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, olahraga dll.

4.    Desentralisasi

Hal ini memberi suatu kesempatan besar bagi masyarakat daerah untuk aktif berperan dan dapat menentukan sendiri strategi atau pola pembangunan ekonomi dan social di daerah sesuai faktor-faktor keunggulan komperatif dan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah

5.    Pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota masyarakat disuatu Negara merupakan prakondisi bagi keberhasilan dari kebijakan anti kemiskinan dari pemerintah Negara tersebut.

6.    Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

Merupakan intervensi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan terutama diperkotaan.

7.    Pembagian tanah pertanian yang merata.

Pembagian tanah yang merata atau dikenal dengan land reform terutama sangat krusial di LDC karena sebagai suatu sumber penting bagi kehidupan di pedesaan.

Sumber :

(http://nizsadynda.ngeblogs.info/2011/03/)

STRUKTUR PRODUKSI

2. DISTRIBUSI

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan pembagian pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara-negara sedang berkembang.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap masalah ketidakmerataan dan kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis msalah pembangunan yang lebih khusus  seperti : pertumbuhan populasi, pengangguran, pembangunan perdesaan, pendidikan, perdagangan internasional, dan sebagainya.

     
Secara umum yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah :

1)    Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.

2)    Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.

3)    Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

4)    Investasi ditanamkam pada proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

5)    Rendahnya mobilitas sosial.

6)    Pelaksanaan kebijaksanaan industri subsitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

7)    Memburuknya nilai tukar (terms of trade)  bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elatisitasan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.

8)    Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga.

   
DISTRIBUSI PENDAPATAN PERORANGAN          

      
Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling umumnya digunakan oleh para ekonom. Cara yang sering digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perseorangan adalah dengan membuat Kurve Lorenz. Dinamakan Kurve Lorenz adalah karena yang memperkenalkan kurve tersebut adalah Conrad Lorenz  seorang ahli statistika dari Amerika Serikat. Ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan mereka. Jumlah penerima pendapatan digambarkan pada sumbu horizontal, tidak dalam angka mutlak tetapi dalam persentase kumulatif. Misalnya titik 20 menunjukkan 20 persen penduduk termiskin (paling rendah pendapatannya) dan pada titik 60 menunjukkan 60 persen penduduk terbawah pendapatannya, dan pada ujung sumbu horizontal menunjukkan jumlah 100 persen penduduk yang dihitung pendapatannya.

     
Sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen, dengan demikian kedua sumbu ini sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar.

     

Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik pusat menuju sudut atas dari bujur sangkar tersebut. Setaip titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan persentase pendapatan yang diterima sama persis dengan persentase penerima pendapatan tersebut. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan “kemerataan sempurna” (perfect equality). Oleh karena itu, garis disebut bisa disebut sebagai garis kemerataan sempurna.

  

Semakin jauh kurva lorenz tersebut dari garis diagonal (ketidakmerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang dan ini akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. 

     
Sehubungan itu, tidak ada suatu negarapun yang mengalami kemerataan sempurna ataupun ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan, maka kurve lorenz untuk setiap negara akan terletak di sebelah kanan kurve diagonal tersebut. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan, kurve lorenz itu akan semakin melengkung dan semakin mndekati sumbu horizontal sebelah kanan. 

KOEFISIEN GINI

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurve Lorenz dbandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurve Lorenz tersebut.

Koefisien gini diambil dari nama ahli stastistik Italia yang bernama C. Gini yang menemukan rumus tersebut pada tahun 1912.

Koefisien gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi memiliki koefisien gini berkisar antara 0,50 – 0,70; ketidak merataan menengah berkisar antara 0,36 – 0,49 dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35.

Untuk Indonesia secara keseluruhan memiliki koefiisen gini sebesar 0,30 – 0,40. Dengan demikian kemerataan distribusi pendapatan semakin lama semakin membaik.

DISTRIBUSI FUNGSIONAL

      
Ukuran distribusi pendapatan lain, yang sering digunakan oleh para ekonom adalah distribusi fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi. Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Disamping memandang individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari  : sewa, bunga, dan laba.

Berdasarkan asumsi pasar persaingan, permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh Marginal Productnya (VMP_L) sama dengan tingkat upah riil. Tetapi, sesuai dengan prinsip marginal produk yang manurun, permintaan akan tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang menurun dari jumlah tenaga kerja yang diperkejakan.

Kurve permintaan akan tenaga kerja yang berslope negatif tersebut ditunjukkan oleh D_L. Sedangkan kurve penawaran tenaga kerja adalah S_L, dan tingkat upah keseimbangan akan sama dengan tingkat keseimbangan penggunaan tenaga kerja. 

Sumber :

(repository.binus.ac.id/content/J0052/J005259373.doc)

STRUKTUR PRODUKSI

1.  PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

• Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara

• Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

• Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

• Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

• Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

• Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

PERHITUNGAN

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

• Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
• Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
• Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X − M)

Manfaat

Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.

Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

Faktor yang memengaruhi

• Permintaan dan penawaran agregat

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

Konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional

Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.

• Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.

• Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.

Sumber :

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional)

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

4. INVESTASI

Sejak akhir dekad 1980-an , Indonesia telah membuat perubahan yang penting kepada rangka kawal selianya untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Sejak akhir dekade 1980-an , Indonesia telah membuat perubahan yang penting kepada rangka pengaman selianya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh pelaburan swata, baik asing mahupun dalam negeri. Pertumbuhan ini dibiayai sebagian besar oleh investasi swata, baik asing maupun dalam negeri. Para pelabur Amerika Syarikat menguasai sektor minyak dan gas, serta mengendalikan sesetengah projek pelombongan yang terbesar di Indonesia. Para investor Amerika Serikat menguasai sektor minyak dan gas, serta mengendalikan beberapa proyek pelombongan yang terbesar di Indonesia. Di samping itu, kehadiran bank, pengilang, dan pembekal perkhidmatan bertambah, khususnya selepas pembaharuan sektor perindustrian dan kewangan pada dekad 1980-an . Selain itu, kehadiran bank, pabrikan, dan penyedia layanan bertambah, khususnya setelah reformasi sektor industri dan keuangan pada dekade 1980-an . Pelabur-pelabur asing utama yang lain termasuk Jepun , United Kingdom , Singapura , Belanda , Hong Kong , Taiwan , dan Korea Selatan . Investor asing utama yang lain termasuk Jepang , Inggris , Singapura , Belanda , Hong Kong , Taiwan , dan Korea Selatan .

Krisis ekonomi menyebabkan pembiayaian swasta yang berterusan menjadi sesuatu yang penting sekali tetapi menyusahkan. Krisis ekonomi menyebabkan pembiayaian swasta yang berkelanjutan menjadi sesuatu yang penting sekali tetapi menyusahkan. Kelulusan pelaburan asing baru jatuh sebanyak hampir dua pertiga antara tahun 1997 dan tahun 1999 . Persetujuan investasi asing baru jatuh sebanyak hampir dua pertiga antara tahun 1997 dan tahun 1999 . Krisis tersebut juga menekankan bidang-bidang yang pembaharuan lanjut diperlukan. Krisis tersebut juga menekankan bidang-bidang yang pembaharuan lanjut diperlukan. Bidang-bidang yang kerap dikemukakan untuk membaiki iklim pelaburan termasuk pengasasan sebuah sistem undang-undang dan kehakiman yang berfungsi, pematuhan kepada proses-proses persaingan, serta penerimaan piawai perakaunan dan pendedahan antarabangsa. Bidang-bidang yang sering dikemukakan untuk memperbaiki iklim investasi termasuk pengasasan sebuah sistem hukum dan kehakiman yang berfungsi, kepatuhan kepada proses-proses persaingan, serta penerimaan standar akuntansi dan pengungkapan internasional. Walaupun terdapat perbaikan undang-undang pada tahun-tahun kebelakangan ini, rejim hak harta intelektual masih lemah, dengan kekurangan penguatkuasaan yang berkesan merupakan sebuah kebimbangan yang utama. Meskipun ada perbaikan hukum pada tahun-tahun terakhir ini, rezim hak kekayaan intelektual masih lemah, dengan kekurangan penegakan yang efektif adalah kekhawatiran yang utama. Di bawah Presiden Suharto , Indonesia telah beralih kepada penswastaan pembekalan infrastruktur awam, termasuk kuasa elektrik, jalan raya tol, dan telekomunikasi . Di bawah Presiden Soeharto , Indonesia telah beralih ke privatisasi penyediaan infrastruktur publik, termasuk listrik, jalan tol, dan telekomunikasi . Bagaimanapun, krisis kewangan itu juga telah mendedahkan kelemahan-kelemahan yang serius terhadap proses penyelesaian pertikaian, khususnya dalam bidang projek infrastruktur swasta. Namun, krisis keuangan itu juga telah mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang serius terhadap proses penyelesaian sengketa, khususnya dalam bidang proyek infrastruktur swasta. Walaupun Indonesia masih mempunyai kelebihan tenaga buruh yang besar, sumber semula jadi yang kaya, serta infrastruktur yang moden, pelaburan swasta dalam projek-projek baru hampir berhenti semasa krisis. Meskipun Indonesia masih memiliki kelebihan buruh yang besar, sumber daya alam yang kaya, serta infrastruktur yang modern, investasi swasta dalam proyek-proyek baru hampir berhenti saat krisis.

Pada bulan Mei 2004 , sebuah mahkamah Indonesia memburukkan lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara dalam penarikan pelaburan asing apabila keputusannya memihak kepada Tri Polyta , sebuah syarikat bahan kimia Indonesia, yang mengemukakan petisyen supaya mengisytiharkan terbitan bonnya batal dan tidak sah dan dengan itu, membebaskannya daripada sebarang kewajipan untuk membayar balik hutang. Pada bulan Mei 2004 , sebuah pengadilan Indonesia memperparah masalah-masalah yang dihadapi oleh negara dalam penarikan investasi asing bila keputusannya memihak kepada Tri Polyta , sebuah perusahaan kimia Indonesia, yang mengajukan petisi agar menyatakan terbitan bonnya batal dan tidak sah dan dengan itu, membebaskannya dari semua kewajiban untuk membayar kembali utang.

Sumber :

(http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=ms|id&u=http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia)