3. KEMISKINAN
Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Laporan dari bank dunia menunjukkan bahwa pada tahun 1998 terdapat 1,2miliar orang miskin dari sekitar 5 miliar lebih jumlah penduduk di dunia.sebagian besar dari jumlah tersebut terdapat di asia selatan (43,5%) yang terkonsentrasi di india,bangladesh,Nepal,Sri lanka,dan Pakistan . Afrika sub sahara merupakan wilayah kedua di dunia yang padat orang miskin (24,3%).
Kemiskinan di wilayah ini disebabkan oleh iklim dan kondisi tanah yang tidak mendukung kegaiatan pertanian (kekeringan dan gersang) , pertikaian yang tidak henti-hentinya antar suku, menejemen ekonomi makro yang buruk, dan pemerintahan yang bobrok, wilayah ketiga yang terdapatbanyak orang miskin adalah asia tenggara dan pasifik (23,2%). Kemiskinan di asia tenggara terutama terdapat di cina,laos, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan kamboja. Sisanya terdapat di amerika latin dan Negara-negara karibia (6,5%) eropa dan asia tengah (2,0%), serta timur tengah dan afrika utara (0,5%).
Di Indonesia,kemiskinan merupakan salah satu masalah besar . terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin di tanah air berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi , berdasarkan fakta ini, selalu muncul pertanyaan pakah memang laju pertumbuhan yang tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan? Atau apakah memang terdaapat suatu korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan dan persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan?
Kalau dilihat dari asia dalam studi Dealolikar dkk.(2002) , kelihatannya memang ada perbedaan dalam persentaseperubahan kemiskinan antara kelompok Negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kelompok Negara dengan pertumbuhan yang rendah . ada sejumlah Negara, termasuk Indonesia, yang jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah walaupun ekonomi nya tumbuh positif.
Karena kemiskinan adalah salah satu masalah serius di Indonesia maka tidak mengherankan kalau banyak studi telah di lakukan mengenai hal ini di Indonesia.sayangnya, pendekatan yang digunakan berbeda-beda, dan batas kemiskinan yang dipakai juga beragam antara studi tersebut, sehingga hasil atau gambaran mengenai kemiskinan di dalam negeri juga berbeda. Salah satu masalah yang sering di hadapi peneliti dalam menentukan kemiskinan absolut diindonesia dalam membandingkan tingkat kemiskinan antar provinsi atau daerah. Menurut Bidani dan Ravallion(1993) dan Sondakh (1995), kesuliatan tersebut bersumber pada variasi komposisi bahan kebutuhan pokok serta harga kebutuhan pokok yang berbeda-beda antar provinsi, selain harga relatif, juga perbedaan dalam selera, tingkat, serta jenis kegiatan ekonomi, barang-barang yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan masih banyak lagi. Variable-variabel lain menyebabkan relasi antara jumlah serta komposisi makanan dan jumlah pengeluaran konsumsi berbeda antar daerah atau provinsi.
Sedangkan Pradhan dkk,(2000) meneliti sector ekonomi yang paling besar sumbangan nya terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia pada periode krisis dengan membandingkan perubahan kemiskinan di Indonesia antara tahun 1996 dengan 1999 menurut sektor, hasilnya yang menunjukan bahwa selama periode tersebut semua sektor mengalami suatu kenaikan dalam kemiskinan . ini menyatakan secara tidak langsung bahwa tidak ada satu pun sektor yang luput dari dampak negatif dari krisis ekonomi.satu hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa ternyata pertanian adalah sektor dengan tingkat kemiskinan terbesar dan juga dengan kontribusi terbesar terhadap peningkatan kemiskinan di tanah air.ini merefleksikan dua hal.pertama, secara relatif, masyarakat pertanian memang selalu paling miskin di bandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya.oleh karena itu, walaupun pertanian tidak terlalu terkena krisis, kemiskinan di sektor ini selalu yang paling besar dari semua sektor.kedua , pertanian tetap merupakan sektor terbesar dalam bentuk penyerapan kesempatan kerja. Bahkan selama krisis ekonomi, banyak L yang di PHK kan di sektor-sektor modern seperti industry pengolahan perbankan, bangunan dan jasa kembali ke desa dan bekerja di sektor pertanian.
KESIMPULAN
Kesimpulannya jadi bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia memerangi kemiskinan dan distribusi pendapatan? Perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hubungan alamiah antara pertumbuhan ekonomi,kebijakan, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan.
Untuk mendukung startegi tersebut yang tepat dalam memerangi kemiskinan di perlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantara nya dapat di bagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah , dan jangka panjang. Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sector pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak, hingga saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih pedesaan dan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dan kerja di pedesaan. Demikian juga, sebagian besar penduduk bekerja atau mempunyai sumber pendapatan di pertanian dan usaha kecil sector-sektor lain.dipihak lain terutama pada awal nya, sumber utama kemiskinan berasal dari pedesaan . seperti yang di jelaskan di dalam teori A.Lewis, pada awalnya penduduk di pedesaan lebih padat dari pada perkotaan. Akibat ketimpangan ini, terjadi lah migrasi dan urbanisasi yang sebenarnya adalah perpindahan sebagian dari kemiskinan di pedesaan ke perkotaan. Pembangunan pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan dapat di dorong lewat, missal nya pemberian kredit mikro dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mempermudah proses produksi, penyediaan bahan baku dan input-input produksi lainnya dan pemasaran .sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang penting adalah :
1. Pembangunan/ penguatan sektor swasta
Peranan aktif sector ini sebagai motor utama penggerak ekonomi / sumber pertumbuhan dan penentu daya saing perekonomian nasional harus ditingkatkan.
2. Kerja sama regional
Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
3. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
Perbaikan manajemen pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan public termasuk juga sistem administrasi nya sangat membantu usaha untuk meningkatkan efektifitas biaya daripengeluaran pemerintah untuk membiayai penyediaan, pembangunan, penyempurnaan fasilitas-fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, olahraga dll.
4. Desentralisasi
Hal ini memberi suatu kesempatan besar bagi masyarakat daerah untuk aktif berperan dan dapat menentukan sendiri strategi atau pola pembangunan ekonomi dan social di daerah sesuai faktor-faktor keunggulan komperatif dan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah
5. Pendidikan dan kesehatan
Pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota masyarakat disuatu Negara merupakan prakondisi bagi keberhasilan dari kebijakan anti kemiskinan dari pemerintah Negara tersebut.
6. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
Merupakan intervensi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan terutama diperkotaan.
7. Pembagian tanah pertanian yang merata.
Pembagian tanah yang merata atau dikenal dengan land reform terutama sangat krusial di LDC karena sebagai suatu sumber penting bagi kehidupan di pedesaan.
Sumber :
(http://nizsadynda.ngeblogs.info/2011/03/)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar