Bagaimana cara mendirikan dan membubarkan suatu PT

Cara mendirikan dan membubarkan suatu PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Syarat Pendirian PT

Syarat umum pendirian Perseroan Terbatas (PT)

• Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
• Fotokopi KK penanggung jawab / Direktur
• Nomor NPWP Penanggung jawab
• Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lbr berwarna)
• Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
• Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
• Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
• Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta
• Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.
• Siap disurvei

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

• Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))
• Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
• Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)
• Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)
• Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33)
• Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 & ps. 108 ayat 3)
• Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Mekanisme Pendirian PT

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

• Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang

• Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Pembagian Perseroan Terbatas

• PT Terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.

• PT Tertutup

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.

• PT Kosong

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya.

Pembagian Wewenang Dalam PT

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya ( profesional ). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Dalam PT, para pemegang saham, melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar ( diatas 50 % ) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

Isi RUPS :

• Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris

• Memberhentikan direksi atau komisaris

• Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris

• Mengevaluasi kinerja perusahaan

• Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan

• Menentukan kebijakan perusahaan

• Mengumumkan pembagian laba ( dividen )

 

Keuntungan Membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

1. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
2. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feudal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat Statute of Mortmain.
3. Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

 

Kelemahan Perusahaan Perseroan Terbatas

1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

 

Hal-hal hasil RUPS yang harus mendapatkan pengesahan dan yang hanya cukup didaftarkan

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 hal-hal dari hasil RUPS yang perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham adalah :

1. Perubahan atas nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroaan;
2. Perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroaan;
3. Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroaan;
4. Perubahan besarnya modal dasar;
5. Perubahan pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. Perubahan Perseroaan dari status tertutup menjadi terbuka atau bisa juga sebaliknya

Sementara itu hasil RUPS yang cukup didaftarkan saja adalah:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi
2. Penambahan modal ditempatkan atau disetor

Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas 

Contoh-contoh Surat Perjanjian

1. Surat Perjanjian Nikah

Surat Perjanjian Nikah

Pada hari ini..........., tanggal........, bulan........, tahun......., di kota........................telah dibuat perjanjian perkawinan dari dan antara

Nama                    :

Pekerjaan              :

Alamat                  :

No. KTP                 :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

Nama                    :

Pekerjaan              :

Alamat                  :

No. KTP                 :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak, berdasarkan itikad baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini.

Pasal 1
 Prinsip dasar 

                                                                        

Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum.

Pasal 2

Asas 

                                                                                                                                                    

Perjanjian berdasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3
Perkawinan monogami 

                                                                                                                                                       

Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami.

Pasal 4
Keadaan khusus 

                                                                                                                                                          

1.       Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan  

      prinsip monogami.

2.       Keadaan khusus tersebut adalah

a.       Dalam jangka waktu 15 tahun setelah perkawinan disahkan  oleh   pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan dan;

b.      Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengankatan anak(adopsi)

3.       Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perjanjian ini adalah...............

Pasal 5
Pengabaian 

Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pasal 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan di sertai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Harta kekayaan dan Pengelolaan Kekayaan

                                                                                                                                                  

1.       Harta kekayaan dari PIHAK PERTAMA saat ini meliputi.................(sebutkan satu persatu)

2.       Pengelolaan harta kekayaan PIHAK PERTAMA merupakan hak dari PIHAK PERTAMA.

3.       PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut  terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1

4.       Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan pada pihak ketiga.

Pasal 7

1.       Harta kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama.

2.       Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan bersama-sama.

3.       Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan meminjamkan harta bersama kepada pihak ketiga.

Pasal  8

Perlindungan Anak Dan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga

1.       Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.       Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang-orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak.

Pasal 9

Perhatian Pada Anak

1.       Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.

2.       Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu  yang seimbang terhadap anak

3.       Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 10

Perubahan perjanjian

1.       Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

2.       Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum.

3.       Perubahan perjanjian tersebut  bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini.

4.       Perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan.

Pasal 11

Perselisihan

                                                                       

1.       Apabila  terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai

2.       Apabila  penyelesaian sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1)tersebut gagal,  maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator.

3.       Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu atau sebanyak-banyaknya lima.

4.       Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini

5.       Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan

Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak  tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

PIHAK PERTAMA                    PIHAK KEDUA

Materai Rp. 6000


(........................)                        (........................)

 2. Surat Perjanjian Kontrak Ruang untuk Usaha

Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1.       Nama                  :

Alamat                 :

Pekerjaan           :

No. KTP               :

Kemudian disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.       Nama                  :

Alamat                 :

Pekerjaan           :

No. KTP              :

Kemudian disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak, yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA  telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut di bawah ini:

                                                               

Pasal 1

PIHAK PERTAMA mengontrakkan pada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai tempat usaha, sebidang ruangan dengan ukuran.......m² di......

                                                               

Pasal 2

Kontrak ini akan dimulai pada (tanggal, bulan, tahun) untuk jangka waktu per 1 (satu) tahun kontrak sehingga berakhir pada..............

                                                               

Pasal 3

Besarnya uang kontrak untuk pertahun Rp. ...........-(terbilang rupiah) untuk jangka waktu 2(dua) tahun kontrak dengan perjanjian harga tidak berubah/tetap dan pembayaran dilakukan 1 bulan sebelum masa sewa kontrak selesai jika hendak/maupun meneruskan sewa kontrak.

                                                               

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib  dan harus memelihara semua dan segala sesuatu yang dikontraknya, mengurus sebaik-baiknya dan mempergunakan menurut tujuannya. Bahwa semua reparasi(perbaikan kerusakan) dipikul dan dibayar PIHAK KEDUA, demikian pula kerusakan yang mengakibatkan tidak layak pakai akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib dan harus membayar segala biaya pemakaian rutin, seperti biaya langganan listrik, telepon, dan pajak ijin usaha ataupun pajak-pajak yang bersangkutan dengan usahanya.

                                                               

Pasal 6

PIHAK KEDUA diperkenankan merubah struktur dan konstruksi bangunan tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PIHAK KEDUA sanggup, diwajibkan untuk menyerahkan apa yang disewa kepada PIHAK PERTAMA, saat berakhirnya masa kontrak dalam keadaan terpelihara sebagaimana semula dan kosong dari segenap penghuni. Dan keterlambatan pengosongan akan dihitung Rp. ..............,-(terbilang rupiah) perhari.

                                                                               

Pasal 8

Selama berlangsungnya masa kontrak, PIHAK KEDUA wajib menjaga ketertiban kampung(lingkungan) dan memelihara kerukunan dengan masyarakat sekitar dan segala perbuatan yang melanggar undang-undang dan kesusilaan.

                                                                               

Pasal 9

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui bahwa kontrak ini dapat diakhiri sepihak. Dan PIHAK KEDUA tidak berhak menyewakan kembali tempat usaha tersebut kepada PIHAK KETIGA atau siapapun dengan alasan apapun.

                                                                                

Pasal 10

Apabila pada masa berakhirnya kontrak ini, PIHAK PERTAMA bermaksud mengakhiri kontrak, maka 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak, memberitahukan pada PIHAK KEDUA.

                                                                                

 Pasal 11

Apabila pada masa belum berakhirnya kontrak ini ada pihak ketiga bermaksud membeli rumah, maka pihak ketiga wajib membeli aset usaha  pihak pertama.

                                                                               

Pasal 12

PIHAK PERTAMA diharuskan memberikan informasi apabila ada pihak ketiga yang akan membeli rumah PIHAK KEDUA.

                                                                                

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam surat perjanjian kontrak ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan perjanjian kontrak.

                                                                               

Pasal 14

Di dalam semua serta segala sesuatu yang bertalian dengan perjanjian kontrak ini dan segala akibatnya, maka para pihak telah memilih domisili hukum setempat.

Demikian surat perjanjian kontrak ini dibuat 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA masing-masing memegang 1 (satu) surat kontrak, dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di:.........

Pada tanggal:...........

PIHAK PERTAMA                               PIHAK KEDUA

Materai Rp. 6000

         

                                               (...........................)                             (...........................)



3.  Surat Perjanjian Kontrak Kerja

Surat Perjanjian Kontrak Kerja

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                                    :

Alamat                                  :

Jabatan                                 :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan                           :

Yang berkedudukan di            :

Jenis usaha                          :

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau pengusaha

Nama                                   :

Jenis kelamin                        :

Tempat dan tgl lahir              :

Umur                                   :

Agama                                 :

Pendidikan terakhir                :

Alamat                                :

No. KTP                               :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau karyawan

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

                                                               

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan/pekerja perusahaan...................,yang terletak di................, dalam bidang tugas ................,dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bersedia menjadi karyawan PIHAK PERTAMA dalam bidang tugas..............

                                                             

Pasal 2

Masa percobaan ditetapkan selama 3 bulan dihitung sejak tanggal masuk diterima bekerja(perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh diisyaratkan dalam masa percobaan), yakni sejak tanggal(tanggal, bulan, tahun). Upah diberikan secara(bulanan, harian, mingguan), besarnya upah pokok Rp. ...........- (terbilang rupiah) dengan waktu kerja sehari.......jam, atau.......jam seminggu.

                                                               

Pasal 3

Tunjangan-tunjangan diluar upah adalah

·         Tunjangan makan         Rp. ...............

·         Tunjangan transport     Rp. ...............

·         Bonus                             Rp. ...............

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia mentaati isi peraturan perusahaan, dan PIHAK KEDUA akan patuh pada tata tertib perusahaan.

                                                               

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, berlaku ketentuan isi KKB dan atau peraturan perusahaan(jika perusahaan belum memiliki KKB atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja ini dibuat lebih rinci lagi dengan mengacu pada pedoman pembuatan peraturan perusahaan)

                                                                

Pasal 6

Segala perseisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.............

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya diatas kertas bermaterai yang berlaku.

Dibuat di,...........

Tanggal...........

                  PIHAK PERTAMA                                 PIHAK KEDUA

                  Materai Rp. 6000

          

 
       (..........................)                                    (..........................)



Sumber:
http://nd4r-manna.blogspot.com/2012/04/contoh-contoh-surat-perjanjian.html

Apa itu pailit (failed) / Kebangkrutan

PAILIT (FAILED) / KEBANGKRUTAN

Hukum Kepailitan telah diperkenalkan untuk memberikan beberapa bantuan kepada debitur. Umumnya, orang jatuh dalam perangkap utang sadar atau tidak sadar, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki hak untuk hidup bebas. Jika debitur tidak dapat membayar kembali jumlah hutang terhadap kreditur, maka mereka dapat mengajukan kebangkrutan. Ahli keuangan menganggap kebangkrutan sebagai pilihan terakhir untuk menghilangkan hutang sepenuhnya. Ada banyak pilihan lain yang tersedia di pasar Inggris juga seperti manajemen utang, IVA, hutang konsolidasi pinjaman dll Menurut hukum umum, kepailitan melibatkan likuidasi aset. Ini berarti ketika seorang individu menjadi bangkrut maka pengadilan menjual milik debitur untuk memulihkan jumlah kreditur. Ini tidak berarti bahwa semua aset akan terjual habis. Beberapa aset atau properti dapat dikecualikan dari likuidasi tergantung pada jenis kebangkrutan Anda mengajukan.

Ada banyak undang-undang kepailitan yang ada . Debitur bebas memilih semua jenis sesuai dengan jumlah, utang kebutuhan dan jenis hutang. Ada beberapa bab penting di dalamnya seperti kebangkrutan Bab 7, pasal 11 dan pasal 13. Bab Kepailitan 7 berisi likuidasi aset. Bab 11 hanya tersedia untuk perusahaan, organisasi, perusahaan kemitraan, industri dll Di bawah pasal 13, pengadilan memungkinkan debitur untuk membayar hutang dengan suku bunga rendah. Disarankan untuk menyewa pengacara terbaik kebangkrutan, pengacara atau ahli. Orang-orang yang profesional dan dapat membantu Anda dalam situasi buruk juga. Individu harus mengajukan permohonan pailit dengan bantuan dari pengacara karena mereka tahu apa yang harus menulis dan bagaimana menulis dalam dokumen.

permohonan Kepailitan adalah dokumen melalui mana Anda mengajukan kebangkrutan dan biarkan pengadilan mengetahui bahwa Anda tidak dapat melunasi hutang yang ada.

Menurut undang-undang kepailitan, setelah mengisi kebangkrutan, kreditur tidak diperkenankan untuk menghubungi Anda untuk pembayaran. Pengadilan isu pemberitahuan kepada semua kreditur dan meminta mereka untuk tidak menghubungi debitur kecuali kasus ini sudah selesai. Sekarang hari, pengadilan kebangkrutan berkonsentrasi pada kreditur juga dan mencoba untuk memberikan mereka beberapa bantuan dari kerugian.

 

Sumber:

http://www.articlesindonesia.com/law/pentingnya-hukum-kepailitan-2.html

Apa itu Perusahaan

Pengertian Perusahaan 

 

Pengertian atau definisi Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena ‘ kebutuhan ‘ manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah ‘ proses ‘ di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan ialah ‘ tempat melakukan proses ‘ sampai bisa langsung digunakan oleh manusia.

Untuk menghasilkan barang siap konsumsi, perusahaan memerlukan bahan – bahan dan faktor pendukung lainnya, seperti bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan tenaga kerja. Untuk memperoleh bahan baku dan bahan pembantu serta tenaga kerja dikeluarkan sejumlah biaya yang disebut biaya produksi.

Hasil dari kegiatan produksi adalah barang atau jasa, barang atau jasa inilah yang akan dijual untuk memperoleh kembali biaya yang dikeluarkan. Jika hasil penjualan barang atau jasa lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dan sebalik jika hasil jumlah hasil penjualan barang atau jasa lebih kecil dari jumlah biaya yang dikeluarkan maka perusaahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian dalam menghasilkan barang perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapi tujuan yaitu keuntungan.

Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha, para pengusaha berusaha dibidang usaha yang beragam.

Jenis-jenis Perusahaan

 
Apabila didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan, secara garis besar jenis perusahaan dapat digolongkan:

1. Perusahaan Jasa
    Perusahaan jasa adlah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. 

    Contoh dari perusaaan semacam 

    ini   adalah kantor akuntan, pengacara, tukang cukur, dan lain-lain.

2. Perusahaan Dagang
    Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya 

    membeli barang jadi dan menjual  kembali tanpa melakukan 

    pengolahan lagi.Contohnya adalah dealer, toko-toko kelontong, toko 

    serba ada, dan lain-lain.

3. Perusahaan Manufaktur
    Perusahaan manufactur adalah perusahaan yang kegiatan 

    mengolah bahan   baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual 

    bahan jadi tersebut.Contohnya pabrik sepatu, pabrik roti, dan lain-lain.

Bentuk Perusahaan

 
Bila dilihat dari sudut Yuridis Ekonomis, bentuk-bentuk perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut :
 

1. Usaha Perseorangan
    

    Ialah setiap bentuk usaha yang tanggung jawabnya pada pribadi 

    seorang. Seluruh kekayaan/modal perusahaan adalah milik pribadi 

    orang tersebut dan ia bertanggung jawab kepada pihak lain dengan 

    seluruh kekayaan pribadinya.

2. Usaha Persekutuan Dengan Firma
   

    Suatu bentuk persekutuan usaha yang didikan oleh beberapa orang 

    dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan ini ini akan 

    memperoleh modal dari orang-orang yang bergabungdidalam  persekutuan. 

    Tiap-tiap oarng yang menjadi anggota firma bertanggung jawab 

    sepenuhnya jawab sepenuhnya terhadap seluruh hutang kepada pihak

    ketiga.

3. Usaha Persekutuan Komanditer (CV=Commanditaire Vennootschap)
 

    Bentuk ini hampir sama dengan firma, hanya didalamnya

    terdapat sekutu-sekutu yang memimpin (sekutu komplementer) 

    dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya (sekutu komanditer). 

    Sekutu komanditer bertanggungjawab kepada sekutu-sekutu 

    komplementer   hanya sebesar kekayaan (modal) yang dipercayakan 

    kepada persekutuan komanditer.

4. Perseroan Terbatas (PT)
    

   Perseroan terbatas adalah badan hukum, yaitu badang yang 

   mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah 

   dari   pemilik. Pemilik PT adalah para pemegang saham, dan 

   tanggungjawab terhadap pihak ketiga hanya terbatas sebesar 

   modal   sahamnya.

5. Koperasi
   

   Adalah suatu perkumpulan yang kenggotaannya bersifat murni pribadi

   dan tidak dapat dialihkan. Di dalam koperasi tidak ada modal 

   permanen, karena anggotanya dapat berganti-ganti. Modal koperasi 

   terdiri dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela yang diperoleh dari 

   anggota-anggotanya.

sumber :

http://sharingbahankuliah.blogspot.com/2009/05/bentuk-dan-jenis-perusahaan.html

Apa itu Perjanjian

Pengertian perjanjian

PERJANJIAN merupakan Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atu lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan  perbuatan-perbuatan  untuk  melaksanakan  sesuatu,  yaitu memperoleh  seperangkat hak dan  kewajiban yang disebut prestasi.  Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan. 

• Beberapa syarat-syarat untuk membuat perjanjian : 

1. Sepakat antara pihak yg bersangkutan;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

• Asas-asas Perjanjian :

1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan     kebebasan kepada para pihak untuk: 

a. membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b. mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; 

d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

   2. Asas Konsensualisme

   Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu              

   perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat 

   tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok        

   surat perjanjian,  yaitu antara lain: 

a. Teori Pernyataan (Utingstheorie), kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap kesepakatan terjadi secara otomatis. 

b. Teori Pengiriman (Verzendtheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. 

c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie), kesepakatan terjadi apabila yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). 

d. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

   3. ASAS PACTA SUNT SERVANDA  

   Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa 

   semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

   undang-undang      bagi   mereka yang membuatnya. Artinya 

   bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan 

   perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-

   undang. Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt servanda

   adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan 

   dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) 

   KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali 

   selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-

   alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

4. ASAS ITIKAT BAIK

Di dalam hukum perjanjian itikad baik itu mempunyai dua               pengertian yaitu:

1. itikad baik dalam arti subyektif, yaitu Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata.
2. itikad baik dalam arti obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

5. ASAS KEPRIBADIAN

Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

• Menurut Mariam Darus Badrulzaman jenis-jenis perjanjian antara lain

Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

Perjanjian Cuma – Cuma
Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
Perjanjian Atas Beban
Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.


Perjanjian Bernama ( Benoemd )
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.
Perjanjian Tidak Bernama ( Onbenoemde Overeenkomst )
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.


Perjanjian Obligatoir
Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Perjanjian Kebendaan ( Zakelijk )
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (oblilige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).

Perjanjian Konsensual
Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).


Perjanjian Real
Yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.


Perjanjian Liberatoir
Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada(Pasal 1438 KUHPerdata).

Perjanjian Pembuktian ( Bewijsovereenkomts )
Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yangberlaku di antara mereka.


Perjanjian Untung – untungan
Menurut Pasal 1774 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian untunguntungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadianyang belum tentu.

Perjanjian Publik
Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (subordinated), jadi tidak dalam kedudukan yang sama(co-ordinated).


Perjanjian Campuran
Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsurperjanjian di dalamnya.